Berita


CAPAIAN PELAKSANAAAN KEGIATAN HINGGA FEBRUARI 2022

10 Mei 2022 Berita

Kegiatan pembinaan serta pengembangan industri dan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY, secara rinci kinerja kegiatan pembinaan serta pengembangan industri dan perdagangan yang dapat diselesaikan sampai dengan bulan Februari 2022 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

  1. Target Pendapatan yang akan dicapai di tahun 2022 adalah sebesar Rp. 307.200.000,- hingga akhir Februari telah terealisasi sebesar Rp. 46.550.594.
  2. Program/Kegiatan yang pembaiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Sembilan Program dengan anggaran sebesar Rp. 39.469.772.064,- dan sampai akhir Februari 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 3.021.250.947,- atau sebesar 7,65%.
  3. Program/Kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari empat program dengan total anggaran sebesar Rp. 1.965.001.000,-. Sampai akhir Februari telah terealisasi sebesar Rp. 3.200.000,-.

Pembinaan sector industri dan perdagangan harus mampu menjawab berbagai permasalahan sectoral. Sector industry menghadapai permasalahan terkait bahan baku, teknologi, standarisasi produk, kualitas produk, regenerasi, perlindungan HKI, serta pengelolaan dampak lingkungan.

Sementara itu, sektor perdagangan dalam negeri  menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan pemasaran, stabilisasi harga dan stock bapokting pasca pandemi, dan perlindungan konsumen.

Perdagangan luar negeri menghadapi berbagai permasalahan yang meliputi pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional yang belum optimal, dan keterbatasan IKM berorientasi ekspor.

Kurangnya sinergitas hulu hilir pengembangan ekspor antar stakeholder di DIY yang belum optimal, serta kelangkaan dan mahalnya tarif pengiriman barang ekspor juga merupakan permasalahan di bidang perdagangan luar negeri. Untuk itu, diperlukan berbagai kebijakan untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut.